Kementerian BUMN dan Forum Hukum BUMN Kembali Gelar Webinar BUMN Dalam Rangka Road ToBUMN Legal Summit 2022

STOCKWATCH.ID Kalcernomic STOCKWATCH.ID (JAKARTA) — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerja sama dengan Forum Hukum BUMN memastikan kesiapannya mengelar BUMN Legal Summit 2022 di Bali pada akhir September 2022. Sebagaibagian dari rangkaian kegiatan tersebut, kembalidiselenggarakan Webinar Road to BUMN Legal Summit 2022 bertajuk “Session II: Strategic & Common Issues in State Owned Enterprise (BUMN)” pada Rabu (07/09). Acara yang ditujukan bagi para Insan Legal di lingkungan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN tersebut, menghadirkan narasumberyang memiliki kredibilitas, kompetensi, dan pengalaman yang mumpuni terkait hukum BUMN.

Ketua Umum Forum Hukum BUMN Puji Haryadimengemukakan, dengan adanya webinar ini akan banyakmemberi manfaat bagi semua pengelola fungsi hukum di BUMN dan anak usaha serta dapat dimanfaatkan untukmenambah pengetahuan dan wawasan serta interaksi bagiinsan-insan legal BUMN dan anak usahanya dalammeningkatkan kompetensinya,” ungkap Puji.

Puji juga menambahkan, dalam webinar ini sejumlah topikterkait isu-isu strategis akan dikemukakan sebagai pemantikdiskusi bagi para insan hukum BUMN dan anak usaha, sehingga dapat menghasilkan solusi yang efektif dan efisien.

“Isu-isu strategis dan terkini serta bagaimana tata carapengelolaannya tentu akan menjadi bahasan menarik. Webinar ini juga memberikan gambaran dari strategi pengembanganfungsi hukum di lingkungan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN ke depannya,” imbuhnya.

Untuk webinar BUMN sesi kedua ini, menghadirkan duapembicara. Pembicara pertama adalah Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Hambra, dengan topik“Pengelolaan Holding BUMN (Peluang dan Tantangan)”, yang membahas tentang kebijakan Pemerintah dalammembentuk holding BUMN dalam rangka mengelola BUMN secara lebih baik. Sedangkan untuk pembicara kedua yaituAsisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-UndanganKementerian BUMN, Wahyu Setiawan, dengan topik “ArahKebijakan dan Regulasi Terkait BUMN”, yang mengupassimplifikasi peraturan-peraturan BUMN yang sedangdilakukan saat ini.