Pemerintah Buka Loker jadi Anggota DK OJK Nih. WNI Boleh Daftar, Asal Jangan Anggota Parpol!

STOCKWATCH.ID Kalcernomic STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Pemerintah membuka lowongan kerja untuk posisi Anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2023–2028. Hal itu disampaikan langsung oleh Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, dalam keterangan pers secara daring, di Jakarta, Senin (27/3/2023).

Menkeu yang juga merupakan Ketua Panitia Seleksi tersebut mengatakan, ada dua posisi yang lowong. Pertama adalah jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota DK. Kedua yakni posisi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto merangkap Anggota DK.

“Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2023–2028 mengundang Warga Negara Republik Indonesia yang terbaik untuk menjadi Anggota non Ex-officio Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor 21 Tahun 2011), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Nomor 4 Tahun 2023),”jelas Wanita yang akrab disapa SMI ini.

Menurut Menkeu, sesuai dengan pasal 15 dalam pasal 8 angka 8 uu nomor 4 tahun 2023, ada sembilan persyaatan yang mesti dipenuhi oleh setiap bakal calon. Yang menarik, pada persyaratan nomor sembilan, secara jelas SMI menegaskan bahwa pengurus anggota partai politik yang masih aktif pada saat pencalonan dilarang ikutan.

“Pesyaratan nomor sembilan,bukan pengurus dan/atau anggota partai politik pada saat pencalonan,” tegas Menkeu.