Ramai Emiten Dituding Terafiliasi Capres-Cawapres, BEI Ungkap Cara Perkuat Pengawasan

Menurut Nyoman, penggunaan dana hasil IPO yang diawasi oleh regulator adalah penggunaan dana yang masuk ke Perseroan. Itu dilakukan melalui Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) setiap 6 bulan.

“Sedangkan dana yg masuk ke Pemegang Saham (divestasi) tidak masuk dalam LRPD,” terang dia.

Bila ada perubahan terkait dana IPO yang masuk ke dalam Perseroan, lanjut Nyoman, maka Perusahaan Tercatat wajib mendapatkan persetujuan RUPS dan dilaporkan ke regulator.

Sebagaimana diberitakan, memasuki tahun politik, sejumlah politisi membawa perusahaan mereka ke pasar modal melalui mekanisme penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham. Sejak November 2023 hingga saat ini, tercatat sudah ada empat emiten baru yang tak adalah milik para politisi tersebut.

Dimulai dari Politisi Partai Golkar Singgih Januratmoko yang sukses mencatatkan saham PT Janu Putra Sejahtera Tbk (AYAM) di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada 30 November 2023. Selanjutnya, giliran politisi PKB Sudjatmiko yang mampu menjadikan PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI) miliknya, sebagai Perusahaan Tercatat di BEI pada 5 Januari 2024. Kemudian, mencuat nama politisi PDIP Stevano Andranacus yang menjadi Direktur Utama PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) atau AKP Nickel Mining. Terbaru, ada nama Mohamad Reza Pahlevi, kader partai Golkar. Ia sukses mengantar PT Manggung Polahraya Tbk (MANG) miliknya, melantai di BEI, pada Kamis 11 Januari 2024.