Suntik Bank KB Bukopin (BBKP) Rp8,02 Triliun via Right Issue, KB Kookmin Bank Tetap Jadi Pemegang Saham Pengendali

Menurut Woo Yeul Lee, President Director Bank KB Bukopin, suntikan dana Rp11,99 trilliun ini merupakan wujud nyata keseriusan perusahaan raksasa keuangan Korea Selatan KB Financial Group (KBFG), yang hadir melalui KB Kookmin Bank sebagai pemegang saham pengendali, untuk mengembangkan Bank KB Bukopin.  Sebelum PUT VII ini, sejak tahun 2018 KBFG sendiri melalui KB Kookmin Bank telah menginvestasikan sekitar Rp 10 triliun ke Bank KB Bukopin. Dengan total aset mencapai US$ 560,1 miliar, KBFG memiliki kemampuan keuangannya yang sangat besar dan kokoh untuk mendukung pengembangan Bank KB Bukopin. Selain itu, KBFG juga memiliki basis pelanggan yang mencapai 70% populasi Korea Selatan, serta memiliki peringkat kredit tertinggi di antara bank-bank Korea, serta dikenal sebagai entitas bisnis keuangan yang paling menguntungkan, solid, dan stabil.

“Dengan dukungan luar biasa dari KBFG melalui KB Kookmin Bank ini, kami sangat percaya diri akan bisa mengantarkan KB Bukopin untuk menjadi bank yang di cintai oleh nasabah di Indonesia,” kata  Woo Yeul Lee.

Tambahan modal dari hasil rights issue tersebut akan digunakan untuk mendorong pertumbuhan Bank KB Bukopin dan meningkatkan kontribusi Perseroan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Mayoritas dana hasil rights issue tersebut akan digunakan untuk kegiatan ekspansi kredit yang Sebagian besar akan disalurkan kepada korporasi.

“Pilihan untuk menyalurkan mayoritas kredit ke korporasi tersebut merupakan bagian dari strategi top down yang diambil Bank KB Bukopin dengan tujuan untuk mempergencar ekspansi kredit sekaligus meningkatkan kualitas aset. Dengan strategi ini, Bank KB Bukopin akan memfokuskan ke wholesaleatau corporate banking terlebih dahulu, baru kemudian menggencarkan retail banking,” terang Woo Yeul Lee, dalam keterangan resmi di jakarta, Jumat (2/6/2023).

Melalui strategi ini, Bank KB Bukopin menargetkan peningkatan pendapatan bunga. Pada saat yang sama, Perseroan akan menekan rasio kredit bermasalah (NPL Gross) sehingga mendekati 1% dari kredit baru yang disalurkan. Hal ini bisa mengkopensasi NPL tinggi dari legacy loan alias pinjaman warisan.