Realisasi APBN Oktober 2024: Pendapatan Tembus Rp2.247 Triliun, Defisit Rp309,2 Triliun!

STOCKWATCH.ID Kalcernomic STOCKWATCH.ID (JAKARTA) - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Oktober 2024 menunjukkan hasil positif, meskipun masih mengalami defisit. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menegaskan kinerja belanja semakin baik dan tetap terkendali. Pendapatan negara pun tumbuh positif dan terus dioptimalkan.

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.247,5 triliun, atau sekitar 80,2% dari target APBN, meningkat 0,3% dibanding tahun lalu. Menurut Deni, peningkatan pendapatan ini didorong oleh penerimaan pajak yang optimal. Penerimaan pajak menyumbang Rp1.517,5 triliun atau 76,3% dari target. “Penerimaan Oktober 2024 meningkat 19,6% dibanding bulan lalu, didorong pembayaran Pajak Penghasilan Badan dan penurunan restitusi.” ujarnya, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Sektor kepabeanan dan cukai juga mencatat pertumbuhan sebesar 4,9% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Adapun total penerimaan dari sektor ini mencapai Rp231,7 triliun atau 72,2% dari target APBN. Deni menambahkan, Bea masuk meningkat 4,2%, didorong nilai impor yang naik dan penguatan kurs dolar AS. Bea keluar tumbuh signifikan 46,8% berkat kebijakan relaksasi ekspor mineral mentah, sementara cukai mendaki 2,7%.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp477,5 triliun atau 97,1% dari target, meski turun 3,4% dibanding tahun lalu. Penurunan ini disebabkan moderasi harga komoditas seperti batubara dan penurunan lifting migas. Meski begitu, setoran dividen BUMN dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) tetap mendukung PNBP.

Di sisi belanja, APBN mencatat pengeluaran sebesar Rp2.556,7 triliun atau 76,9% dari pagu, naik 14,1% dibanding tahun lalu. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.834,5 triliun, mencakup belanja kementerian/lembaga sebesar Rp933,5 triliun dan belanja non-K/L Rp901,0 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, program bantuan sosial, pelaksanaan Pemilu, serta gaji ASN/TNI/Polri.